Kinerja APBN Provinsi Banten Awal 2026 Tetap Solid, Belanja Negara Tumbuh Dua Digit

Kepala Kanwil DJPb Banten Lisbon Sirait (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten hingga 31 Januari 2026 tercatat tetap terjaga dan menunjukkan tren positif di awal tahun. Hal tersebut disampaikan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan Satu Regional Banten dalam pemaparan kinerja fiskal bulanan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Lisbon Sirait, Kepala Kanwil DJPb Banten. Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, Kepala KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. serta Muhammad Indra Kesuma, mewakili Kepala Kanwil DJKN Banten.

Kepala Kanwil DJPb Banten Lisbon Sirait menyampaikan bahwa secara keseluruhan kinerja APBN Banten pada Januari 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik, terutama dari sisi belanja negara. Rabu, 25 Februari 2026.

Baca juga: Daftar Perpustakaan di Kabupaten Serang Lengkap Fasilitas dan Koleksi Buku

"Realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2026 tumbuh signifikan sebesar 10,5 persen dengan capaian 12,54 persen dari target. Angka ini berada di atas realisasi nasional yang tercatat sebesar 5,9 persen,"

Lisbon Sirait menerangkan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun atau 17,58 persen dari target, lebih tinggi dari capaian nasional 13,8 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp343,58 miliar atau 3,93 persen dari target.

Untuk komponen Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal mengalami pertumbuhan positif. Belanja Pegawai terealisasi 5,53 persen, sedikit di atas capaian nasional, dipengaruhi penambahan PPK serta ASN/TNI/Polri di sejumlah kementerian dan lembaga, tegasnya.

Kemudian belanja Modal juga menunjukkan akselerasi dengan realisasi 2,51 persen, melampaui nasional sebesar 0,4 persen. Sementara Belanja Bantuan Sosial (Bansos) hingga akhir Januari belum terealisasi karena belum terdapat alokasi anggaran.

Baca juga: Narkoba Cair Dalam Kemasan Katrit Vape Dijual 4jt Ramai Di Wilayah Tangerang

Dari sisi penerimaan, Lisbon Sirait menerangkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Banten hingga 31 Januari 2026 terkontraksi 13,15 persen dengan capaian 6,35 persen dari target, sedikit di bawah realisasi nasional 7,4 persen.

PNBP ditopang oleh pendapatan dari pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

"Adapun penyaluran TKD hingga akhir Januari mencapai Rp2,62 triliun atau 17,58 persen dari target dan tumbuh 9,23 persen secara tahunan. Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif, sementara Dana Desa dan DAK Fisik belum terealisasi karena masih menunggu petunjuk teknis,"

TKD yang telah disalurkan tersebut berkontribusi sebesar 79,34 persen terhadap total pendapatan Provinsi Banten.

Baca juga: Polda Banten Ungkap 35 Kasus Narkoba Awal 2026, Sita 4,7 Kg Sabu dan 7,5 Kg Ganja

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai di wilayah Banten hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp975,48 miliar atau 5,64 persen dari target tahunan Rp17,29 triliun dengan rincian 

* Bea Masuk Rp722,69 miliar

* Cukai Rp251,10 miliar

* Bea Keluar Rp1,68 miliar

"Penurunan impor sejumlah komoditas seperti biji kakao, makanan olahan, dan mesin umum memengaruhi penerimaan bea masuk. Sedangkan penerimaan cukai dipengaruhi penggunaan pita cukai tahun sebelumnya dan penurunan produksi beberapa pabrik MMEA,"

Untuk neraca perdagangan Januari 2026, dirinya menegaskan bahwa ekspor tercatat sebesar USD 1,62 miliar dan impor USD 2,19 miliar.

Dari sisi pengelolaan aset negara, PNBP yang berasal dari lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan piutang hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp4,54 miliar atau 4,86 persen dari target tahunan.

Realisasi PNBP lelang bahkan mencapai Rp4,42 miliar atau 315 persen dari target tahun 2026 dan tumbuh 52,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Total nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Banten tercatat sebesar Rp122,78 triliun atau 1,73 persen dari total BMN nasional. Nilai terbesar berasal dari aset tanah senilai Rp61,44 triliun, diikuti jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan.

Selain itu, hingga Januari 2026 DJKN juga telah menyalurkan hibah aset BMN senilai Rp157,70 miliar kepada pemerintah daerah di Provinsi Banten untuk mendukung pembangunan rumah susun, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur jalan dan irigasi.

Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja APBN Provinsi Banten di awal 2026 dinilai tetap solid. Pertumbuhan belanja negara, optimalisasi penyaluran TKD, serta pengelolaan aset negara yang produktif menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan di wilayah Banten sepanjang tahun 2026, tandasnya.