Angka Melek Huruf Banten 99,95 Persen: Capaian Positif yang Belum Menjawab Persoalan Pendidikan Aktual

Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN– Pemerintah Provinsi Banten melalui Rilis Nomor 481/591-RLS.ADPIM/V/2026 menyoroti capaian Angka Melek Huruf (AMH) generasi muda yang mencapai 99,95 persen sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan daerah.

Secara statistik, angka tersebut memang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia muda di Provinsi Banten telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa penggunaan AMH sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan pada tahun 2026 perlu dikaji lebih kritis karena dinilai belum mampu menggambarkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Ketua IMD Indonesia, Abroh Nurul Fikri, menilai bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif, namun tidak cukup untuk menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan pendidikan di Banten. Minggu, 31 Mei 2026.

Baca juga: Pemprov Banten Klaim Angka Melek Huruf Generasi Muda Banten Tembus 99,95 Persen

"Angka melek huruf adalah indikator dasar yang mengukur kemampuan membaca dan menulis sederhana. Dalam konteks pendidikan modern, indikator ini sudah menjadi standar minimal yang hampir dicapai seluruh daerah di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, berbagai provinsi yang masih menghadapi tantangan pendidikan berat juga telah mencatat angka melek huruf generasi muda yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah Papua yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat kondisi geografis, infrastruktur, dan distribusi tenaga pendidik.

Meski demikian, Papua tercatat memiliki Angka Melek Huruf generasi muda sekitar 99,72 persen. Selisihnya dengan Banten hanya sekitar 0,23 poin persen.

"Fakta ini menunjukkan bahwa indikator melek huruf tidak lagi cukup memadai untuk dijadikan ukuran utama keberhasilan pendidikan daerah pada tahun 2026," katanya.

Dinilai Mengabaikan Persoalan Pendidikan yang Lebih Mendesak

Abroh menilai terdapat kecenderungan pemerintah lebih menonjolkan indikator yang relatif aman dan memiliki capaian tinggi dibandingkan mengangkat persoalan pendidikan yang saat ini menjadi perhatian publik.

Baca juga: Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polsek Benda Gelar Razia dan Patroli Dini Hari

Menurutnya, saat masyarakat tengah membahas isu keterbatasan daya tampung SMA negeri, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), angka putus sekolah, hingga akses pendidikan menengah, pemerintah justru memfokuskan komunikasi publik pada capaian melek huruf.

"Pilihan indikator ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan pendidikan yang lebih substantif," ujarnya.

Baca juga: Cerita Misterius Tentang Jembatan Keranggan di Tangerang Selatan Saat Malam Hari

Dalam kajian komunikasi pemerintahan, kondisi tersebut sering disebut sebagai *issue diversion*, yakni strategi komunikasi yang mengarahkan perhatian publik pada isu yang lebih menguntungkan dari sisi citra dibandingkan persoalan yang sedang dipersoalkan masyarakat.

Indikator Penting Pendidikan Tidak Diungkap

Selain itu, ia menilai rilis tersebut belum menyajikan sejumlah indikator yang lebih relevan dalam mengukur kualitas pendidikan daerah.