Warga Miskin Jadi Korban, Anggaran BPJS Kesehatan di Banten Terpangkas Rp19 Miliar

Anggota DPRD Banten, Muhsinin

BANTEN – Anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten dipangkas hingga Rp19 miliar. Kebijakan ini menuai kritik dari Anggota DPRD Banten, Muhsinin, yang menilai pemangkasan tersebut tidak tepat sasaran.

“Saya juga protes itu, (BPJS Kesehatan) diefisiensikan Rp19 miliar,” kata Muhsinin saat diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Provinsi Banten, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Sempat Bebas, Terpidana Penipuan Johnny Kainde Kembali Dibekuk Tim Tabur Kejati Banten

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, anggaran untuk sektor kesehatan tidak semestinya dikurangi dengan dalih efisiensi. Menurutnya, keputusan tersebut justru merugikan masyarakat miskin yang sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan.

“BPJS itu pagu murni dipotongnya, saya tahu dari orang BPJS-nya, alasannya efisiensi aja. Seharusnya yang untuk masyarakat ini jangan dipotong,” ujarnya.

Muhsinin membandingkan dengan era Gubernur Banten Wahidin Halim, ketika masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. Ia memperkirakan, pemangkasan Rp19 miliar itu akan berdampak signifikan terhadap kuota penerima PBI BPJS Kesehatan.

“Anggarannya (untuk) 1 juta jiwa, sekarang hanya 500 ribu, berarti 50 persen,” kata Muhsinin.

Ia menilai, efisiensi seharusnya dilakukan pada kegiatan dinas-dinas atau program lain yang tidak produktif, bukan pada anggaran kesehatan. “Efisiensi tidak tepat sasaran. Harusnya disortir seluruh dinas yang tidak berkepentingan untuk kemasyarakatan, itu saja yang diefisiensikan,” tegasnya.

Kondisi ini, lanjutnya, semakin memberatkan masyarakat di wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang masih sangat bergantung pada program asuransi kesehatan pemerintah.

“Kasihan masyarakat (Banten) selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak yang APBD-nya kecil, juga Kabupaten Serang,” ujar Muhsinin.