PPASDA: Paradigma dan Koordinasi Jadi Akar Masalah Sampah di Banten

Sampah: Integrasi Kebijakan, Pilihan Teknologi, Pembiayaan, Partnership, dan Risiko” di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Sabtu, 1 November 2025" data-author="Fikram" data-credit="Dok. Fikram" data-source="null">dialog publik bertajuk “Pengelolaan Sampah: Integrasi Kebijakan, Pilihan Teknologi, Pembiayaan, Partnership, dan Risiko” di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Sabtu, 1 November 2025 (Fikram)
BANTEN – Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Muhammad Irvan Mahmud Asia, menilai persoalan sampah di Banten tidak hanya disebabkan oleh lemahnya teknis pengelolaan, melainkan juga karena tidak terintegrasinya kebijakan antara pusat dan daerah serta paradigma pemerintah yang belum menempatkan sampah sebagai isu prioritas.

Dalam dialog publik bertajuk “Pengelolaan Sampah: Integrasi Kebijakan, Pilihan Teknologi, Pembiayaan, Partnership, dan Risiko” di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Sabtu, 1 November 2025, Irvan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk mengumpulkan gagasan dari berbagai kalangan agar regulasi pengelolaan sampah tidak hanya lahir dari lingkaran birokrasi.

Baca juga: Rotasi Jabatan Eselon II Kota Serang Di Gelar Di Tempat Sampah

“Kami ingin mendapatkan informasi dan gagasan dari banyak pihak. Harapannya, regulasi yang nanti terbentuk mencerminkan pandangan yang beragam. Selama ini, gagasan seringkali hanya muncul dari pemerintah,” kata Irvan kepada Tempo, Sabtu, 1 November 2025.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Banten menghasilkan 8.126 ton sampah per hari, namun hanya 13,4 persen atau 1.092 ton yang terkelola dengan baik. Sementara 46,4 persen masih ditimbun di TPA dengan sistem open dumping, dan 40,2 persen lainnya dibuang langsung ke lingkungan.

Irvan menilai, salah satu penyebabnya adalah minimnya koordinasi antar pemerintah.

“Antara pusat dan daerah tidak terintegrasi. Di Banten, antara pemprov dan pemkot atau pemkab berjalan sendiri-sendiri. Salah satu dampaknya, praktik open dumping masih terus terjadi,” ujarnya.

Selain itu, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah dinilai masih rendah, karena isu ini belum dianggap strategis oleh kepala daerah.

“Banyak pemerintah daerah menganggap sampah bukan urusan penting karena tidak menghasilkan uang, tidak berdampak elektoral, dan tidak punya nilai politis. Akibatnya, anggarannya kecil dan penanganannya setengah hati,” kata dia.

Irvan juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

“Masyarakat kita masih butuh edukasi. Banyak yang belum tahu dampak membuang sampah sembarangan, atau bagaimana memilah sampah organik dan nonorganik. Ini hal sederhana, tapi sulit dilakukan tanpa pembiasaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, akar persoalan ada pada cara pandang pemerintah terhadap isu lingkungan.

“Selama paradigma tidak berubah, kebijakan dan anggaran akan selalu kecil. Pejabat yang menangani pun belum tentu memahami persoalan. Akhirnya, program di lapangan tidak tepat sasaran,” katanya.

PPASDA, lanjut Irvan, berencana melakukan roadshow ke sejumlah daerah di Jawa, termasuk Surabaya, untuk menghimpun pandangan dan menyusun voice paper kebijakan pengelolaan sampah.

“Hasilnya akan kami serahkan ke Satgas Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri. Target kami, rekomendasi ini bisa menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah,” tutur Irvan.