Masyarakat Malimping Lebak Mengeluh Soal Penggunaan Layanan Kesehatan SKTM dan BPJS-PBI

Gubernur Banten saat mendengar keluhan masyarakat soal penggunaan Layanan SKTM dan BPJS-PBI (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN-Masyarakat Malingping, Kabupaten Lebak mengadu soal kendala penggunaan layanan kesehatan menggunakan SKTM dan BPJS-PBI akibat klasifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menempatkan sebagian warga pada Desil 6–10. Pengklasifikasian tersebut membuat warga Malimping kesulitan untuk melakukan akses kesehatan secara gratis.

Munculnya klasifikasi baru DTSEN dari Kementerian Sosial berdampak pada banyaknya masyarakat yang keluar dari daftar penerima BPJS-PBI APBN. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Terkait aduan tersebut Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa masyarakat tidak mampu, yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 7 mendapatkan jaminan pembiayaan layanan kesehatan di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Andra Soni lebih lanjut menyampaikan kemudian terkait pembiayaan dapat dilakukan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai langsung oleh APBD. Hal tersebut di sampaikan saat kunjungan kerja Gubernur ke RSUD Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu, 29 Oktober 2025.

Dalam kunjungan kerjanya, Andra Soni juga menanyakan langsung kualitas pelayanan RSUD Malingping kepada pasien dan keluarga yang hadir. Warga menyampaikan bahwa pelayanan tenaga kesehatan dinilai ramah dan baik. Namun masih diperlukan penambahan fasilitas tempat tidur karena sering penuh saat jumlah pasien meningkat.

Baca juga: Wujudkan Desa Binaan Imigrasi yang Mandiri, Imigrasi Banten Bersama Pemkot Serang Galakkan Tanam Raya Jagung

Baca juga: Jumat Kramat : Budi Rustandi Akan Rombak Besar Besaran Eselon III Dan IV

“Secara umum rumah sakit ini sangat ramai. Ini satu-satunya rumah sakit yang dekat dengan beberapa wilayah, bahkan ada yang datang dari Pandeglang. Artinya fasilitas harus ditingkatkan, jumlah dokter ditambah, ruang perawatan dibuat lebih layak dan manusiawi. Kita fasilitasi agar kenyamanan pelayanan semakin baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa munculnya klasifikasi baru DTSEN dari Kementerian Sosial berdampak pada banyaknya masyarakat yang keluar dari daftar penerima BPJS-PBI APBN. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Solusinya dari pak gubernur tadi, bagi masyarakat Desil 1 sampai Desil 7 yang memerlukan layanan kesehatan di empat rumah sakit milik Pemprov Banten, akan kita akomodasi pembiayaan BPJS-PBI melalui APBD Provinsi Banten,” tandasnya.