Sejarah Terbentunya Kabupaten Serang Banten: Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa

Pendopo Kabupaten Serang (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN – Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan kejayaan Kesultanan Banten dan perjuangan heroik Sultan Ageng Tirtayasa melawan kolonialisme Belanda. Sosok Sultan Ageng Tirtayasa bahkan dianugerahi kehormatan sebagai Pahlawan Nasional berkat perjuangannya yang gigih mempertahankan kedaulatan bangsa.

Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa Melawan Kompeni Belanda

Pada masa pemerintahan Sultan Banten ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa, wilayah Banten kerap dilanda bentrokan dan peperangan dengan Kompeni Belanda yang saat itu telah menguasai Batavia (Jakarta). Sultan Ageng dikenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penjajahan Belanda.

Namun, Belanda menerapkan politik adu domba (Devide et Impera) dengan memecah hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji, yang justru berpihak kepada Belanda. Strategi ini berhasil melumpuhkan kekuasaan Sultan Ageng.

Baca juga: Budaya Tertib Berlalu Lintas Satlantas Polres Metro Tangerang Kota Sasar Para Pelajar

Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa menyingkir ke pedalaman. Melalui bujukan Sultan Haji, beliau berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Meski demikian, semangat perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa tidak pernah padam dan terus dilanjutkan oleh para pengikut setianya.

Kemunduran Kesultanan Banten dan Awal Pemerintahan Kolonial

Pasca wafatnya Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran. Para sultan berikutnya semakin terpengaruh oleh kekuasaan Kompeni Belanda sehingga pemerintahan menjadi lemah dan tidak stabil.

Pada tahun 1816, Kompeni Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen secara resmi mengambil alih kekuasaan Banten dari Sultan Muhammad Rafiudin. Belanda kemudian membagi wilayah Banten menjadi tiga daerah, yakni Serang, Lebak, dan Caringin, dengan kepala daerah bergelar Regent (Bupati).

Sebagai Bupati pertama Serang, Belanda mengangkat Pangeran Aria Adi Santika, dengan pusat pemerintahan tetap berada di Keraton Kaibon.

Baca juga: BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka Laki Laki Dibanten Capai 7,07 persen

Pendudukan Jepang dan Peralihan ke Republik Indonesia

Pada 3 Maret 1942, tentara Jepang memasuki wilayah Serang melalui Pulau Tarahan di Pantai Bojonegara dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Meski demikian, jabatan Bupati Serang tetap dipegang oleh tokoh pribumi, yakni RM Jayadiningrat. Masa pendudukan Jepang berlangsung sekitar tiga setengah tahun.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kekuasaan Karesidenan Serang resmi berpindah ke tangan Republik Indonesia. Saat itu, K.H. Tb. Achmad Chatib ditunjuk sebagai Residen, sementara KH. Syam’un menjabat sebagai Bupati Serang. Menariknya, banyak jabatan Wedana dan Camat diisi oleh para tokoh ulama.

Agresi Militer Belanda dan ORIDAB

Pada masa Agresi Militer Belanda I (1947), wilayah Banten dan Serang menjadi daerah blokade yang berhasil bertahan dari serbuan Belanda. Karena terputusnya hubungan dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, Banten dengan izin pemerintah pusat mencetak mata uang sendiri yang dikenal sebagai Oeang Republik Indonesia Daerah Banten (ORIDAB).

Belanda baru berhasil memasuki Serang pada 19 Desember 1948 saat Agresi Militer Belanda II dan menduduki wilayah tersebut selama satu tahun. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, Belanda kembali meninggalkan Banten dan Serang.

Kabupaten Serang hingga Terbentuknya Provinsi Banten

Pasca pengakuan kedaulatan, Serang resmi menjadi salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hingga akhirnya, pada 4 Oktober 2000, terbentuk Provinsi Banten, dan Kabupaten Serang secara resmi menjadi bagian dari provinsi baru tersebut.

Sejak diberlakukannya jabatan Regent atau Bupati pada tahun 1826 hingga sekarang, Kabupaten Serang telah mengalami 32 kali pergantian Bupati.

Empat Masa Peralihan Pemerintahan di Serang

Berdasarkan catatan sejarah, pemerintahan di Serang telah mengalami empat masa peralihan kekuasaan, yaitu:

Pemerintahan Kesultanan Banten (1526–1816) selama ± 290 tahun, dimulai sejak penobatan Sultan Maulana Hasanuddin pada 1 Muharram 933 H / 8 Oktober 1526 M.

Pemerintahan Hindia Belanda (1816–1942) selama ± 126 tahun.

Pemerintahan Jepang (1942–1945) selama ± 3,6 tahun.

Pemerintahan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 1985, Hari Jadi Kabupaten Serang secara resmi ditetapkan pada 8 Oktober 1526 M, yang bertepatan dengan berdirinya Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten.