BANTEN- Kemacetan panjang terus menerus yang terjadi diwilayah Bojonegara, Kabupaten Serang di keluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Pasalnya kemacetan tersebut terjadi paska adanya penutupan tambang di daerah Jawa Barat oleh sang gubernur dan berimbas kendaraan kendaraan besar beralih kewilayah Bojonegara untuk pengambilan muatan.
Keluhan masyarakat serta para pengguna jalan telah terjadi beberapa pekan kebelakang, masyarakat mengeluhkan atas kemacetan kendaraan besar yang terus menerus yang mengganggu aktifitas masyarakat.
Opan salah satu pekerja di wilayah Bojonegara menuturkan akibat antrian kendaraan kendaraan besar di wilayah Bojonegara tersebut, dirinya memerlukan waktu lebih untuk sampai ke perusaahan saat masuk kerja begitu pula saat jam pulang kerja. Selasa 7 Oktober 2025.
"biasanya di tempuh satu jam kurang saat berangkat kerja, namun saat ini perjalan bisa memakan waktu lebih dari dua jam, begitu juga saat pulang kerja waktu tempuh bertambah berjam jam, karena semakin sore dan masuk malam hari justru jumlah truk truk yang berukuran besar tersebut bertambah,"
Lebih lanjut dirinya menuturkan biasanya dari rumah yang berada di Kota Serang hingga ke tempat kerja (Bojonegara red) paling satu jam dengan jalan santai, namun sekarang bisa dua jam bahkan lebih, belum lagi saat pulang kerja kemacetan semakin bertambah panjang dan kerap tidak bisa jalan akibat banyaknya kendaraan kendaraan besar.
"Semakin sore ke malam justru bertambah rame, kadang saya lebih memilih jalan jalan kampung untuk menghindaraan kemacetan, sudah parah, pemerintah seharusnya cepat ambil tindakan atas fenomena ini, gak bisa di biarkan terus menerus, kami penggunakan jalan dan masyarakat yang menjadi korban,"
Terkait rumor soal dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menutup kawasan tambang di wilayah Parung Panjang, Bogor dan berimbas kendaraan kendaraan yang biasa mengambil hasil tambang disana beralih kesini memang sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, lanjutnya.
Opan menambahkan kalau memang itu yang terjadi, seharusnya pihak pemerintah segera mengambil tindakan dengan mengatur jam oprasional atau membatasi jumlah kendaraan setiap harinya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan