IMD Indonesia Menilai Sistem SPMB Banten Turut Sumbang Angka Anak Tidak Sekolah

Ilustrasi anak putus sekolah (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN – Ketua IMD Indonesia, Abroh Nurul Fikri, kembali menyoroti persoalan sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Banten yang dinilai masih bermasalah dan berdampak terhadap meningkatnya angka anak tidak sekolah.

Menurut Abroh, pihaknya telah mengkritisi sistem SPMB sejak satu tahun lalu dan bahkan menyampaikan laporan secara langsung kepada wakil menteri terkait dugaan ketidaksesuaian sistem penerimaan dengan peraturan kementerian. Minggu, 17 Mei 2026.

Ia menilai polemik sistem penerimaan peserta didik di Banten telah memicu tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SMA dan SMK.

“Kurang lebih satu tahun lalu kami sudah mengkritisi sistem SPMB di Banten karena dinilai tidak sesuai aturan dan berpotensi menimbulkan tingginya angka putus sekolah. Kondisi itu kini mulai terlihat dampaknya,” ujar Abroh dalam keterangannya.

Baca juga: Pemprov Banten Klaim 695 Koperasi Merah Putih Sudah Beroprasi

Hampir 20 Persen Anak Usia SMA di Banten Tidak Sekolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun IMD Indonesia, hampir 20 persen anak usia 16 hingga 18 tahun di Banten tidak mengenyam pendidikan formal.

Persentase anak tidak sekolah pada kelompok usia setara SMA/SMK itu disebut mencapai 19,78 persen. Artinya, sekitar 19 hingga 20 dari setiap 100 remaja di Banten tidak bersekolah.

IMD Indonesia menilai angka tersebut menjadi indikator serius bahwa persoalan pendidikan di Banten masih memerlukan perhatian besar dari pemerintah daerah.

Baca juga: Kejuaraan Pencak Silat Championship 2026 Satria Muda KOMDA Banten Cup II di Mulai

Selain itu, partisipasi sekolah di jenjang SMA/SMK juga disebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara rata-rata lama sekolah masyarakat Banten berada di angka 9,8 tahun atau setara lulusan SMP.

“Disparitasnya sangat terlihat. Pada usia 7 sampai 12 tahun angka anak tidak sekolah hanya 0,48 persen, kemudian usia 13 sampai 15 tahun sebesar 6,73 persen, tetapi melonjak tajam pada usia SMA,” katanya.

PKBM Disebut Jadi Pilihan Akibat Sulitnya Akses Sekolah Formal

IMD Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sekolah nonformal.

Menurut Abroh, meningkatnya jumlah siswa di sekolah nonformal diduga menjadi dampak dari banyaknya siswa yang gagal mendapatkan akses pendidikan formal akibat polemik sistem penerimaan siswa baru.

Baca juga: Gubernur Andra Soni Gagas Proyek Percontohan SMK Link and Match dengan Industri

Ia menyebut banyak peserta didik akhirnya terpaksa memilih pendidikan nonformal karena tidak diterima di sekolah negeri maupun terkendala sistem zonasi dan administrasi.