Ketua DPRD Banten Temui Masa Aksi Tampung Aspirasi

Ketua DPRD Provinsi Banten saat temui para masa aksi (Doc.Mamo erfanto)

BANTEN- Ketua DPRD Provinsi Banten secara langsung temuai masa aksi yang menggelar aksi di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Banten untuk mengetahui secara langsung keinginan para pendemo. Senin 1 September 2025.

Dalam diskusi dengan Ketua DPRD Banten perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan antara lain pertama melihat kisruh dan kegentingan Negera hari ini kami menyimpulkan bahwa ada delapan tuntukan yang ingin kami sampaikan ke DPRD Provinsi Banten yang pertama kami meminta DPRD Provinsi Banten untuk membuat surat resmi secara kelembagaan yang merekomendasikan pengesahan undang undang perampasan aset kepada DPR RI. 

"Dan itu harus di publikasi agar semua pihak bisa mengawasi bahwa secara kelembagaan bahwa DPRD Provinsi Banten mengirim surat tersebut" 

Kedua kami juga meminta hal yang sama untuk mengirim surat rekomendasi menghapus tunjangan DPR RI, tidak hanya soal penundakaan kunjungan keluar negeri,tunjangan rumah tapi semua tunjangan, karena tidak sesuai dengan hasil kinerja yang di sajikan ke masyarakat.

Kemudian yang ketiga terkait brutalitas aparat, kami meminta DPRD Banten untuk mengirim surat rekomendasi terhadap presiden agar memecat Kapolri Jendral Listyo Probowo dan juga Kapolda Metro Jaya, karena dua orang tersebut harus bertanggung jawab atas meninggalnya masyarakat sipil.

Selain poin tuntutan di atas mahasiswa juga meminta DPRD Banten untuk terus mengawal masalah masalah yang terjadi di Provinsi Banten seperti masalah di Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang masih sangat minim fasilitas pendidikan,kesehatan serta aksen penerangan.

Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi menanggapi tuntutan para mahasiswa mengatakan terkait tuntutan para mahasiswa dirinya mengatakan terkait dengan kondisi apa yang terjadi dengan masalah di wilayah Kabupaten Padeglang, pihak DPRD Banten telah melalukan kunjungan ke wilayah Binuangan dalam rangka menyelesaikan masalah terkait jalan yang harus di tuntaskan kepada para petani.

Baca juga: Gerakan Aksi Unjuk Rasa Kembali Terjadi Kapolda Banten Bersama Gubernur Gelar Rakor

Baca juga: Jaga Kondusifitas Wilayah Polres Serang Gelar Patroli Skala Besar

Dan insallah dengan apa yang teman temen mahasiswa sampaikan terkait konflik Cibaliung dengan perhutani dan Agraria kami DPRD Banten bersama dengan DPRD DPRD wilayah dengan menggunakan kelengkapan DPRD Komisi I, Komisi II, Komisi III , Komisi IV, nanti akan kita tindak lanjuti secara langsung tentunya.

"selain meninjau,kami juga akan mengundang pemerintah Daerah Pandeglang dalam rangka menyampaikan terhadap kondisi persoalan persoalan selesai,"

Selanjutnya terkait dengan listrik desa kami di provinsi akan menginterpensi melalui program Distamben kaitan dengan lisdes sehingga kami akan meminta secara khusus kepada teman teman kaitan dengan Desa dan Kecamatan untuk di interpensi melalui program lisdes yang ada di Provinsi Banten.