SILPA Rp73 Miliar pada APBD 2025 Menjadi Sorotan Fraksi PDIP DPRD Kota Serang

Anggota DPRD Kota Serang Fraksi PDI Perjuangan Edy Irianto saat membacakan pandangannya saat rapat paripurna pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Serang menyoroti tingginya nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp73 miliar, meski realisasi belanja daerah tercatat telah mencapai 93,44 persen.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Serang, Rabu, 17 Juni 2026.

Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Irianto, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi. Namun demikian, Fraksi PDIP menilai perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak nyata dari penggunaan anggaran tersebut bagi masyarakat.

Baca juga: Terima LKPj APBD 2025, DPRD Kota Serang Soroti Besarnya Silpa Capai Rp 73 Miliar

Menurutnya, angka realisasi belanja yang mencapai lebih dari 93 persen harus dibarengi dengan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil yang menjadi sasaran pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang sudah terserap tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Apakah para pedagang, petani kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil lainnya sudah merasakan dampaknya? Ini yang menjadi perhatian kami," ujar Edy usai rapat paripurna.

Selain mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti besarnya SILPA yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran 2025.

Baca juga: Gerakan Ayah Ambil Rapor: Kehadiran Ayah Bentuk Karakter dan Masa Depan Anak

Menurut Edy, perlu ada penjelasan yang komprehensif dari pemerintah daerah terkait faktor yang menyebabkan masih adanya sisa anggaran hingga puluhan miliar rupiah tersebut.

"Kami mempertanyakan apakah SILPA sebesar Rp73 miliar itu terjadi karena perencanaan program yang belum optimal atau memang disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sekitar 10 persen. Hal ini perlu dijelaskan secara transparan agar menjadi bahan evaluasi bersama," katanya.

Ia menilai, apabila proses perencanaan dan pelaksanaan program berjalan secara maksimal, maka potensi terjadinya SILPA dalam jumlah besar dapat diminimalkan.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan berharap sisa anggaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama sektor-sektor yang selama ini masih memerlukan perhatian pemerintah.

Baca juga: Bupati Serang Usulan 3 Raperda Meliputi Raperda Pembinaan ASN, Raperda tentang APBD Dan Bangunan gedung (PBG)

"Kami berharap SILPA ini nantinya dapat dialokasikan kembali untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bawah yang masih membutuhkan dukungan pemerintah," tambahnya.

Edy menjelaskan bahwa kewenangan pengalokasian SILPA berada di tangan pemerintah daerah dan akan menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) pada agenda Perubahan APBD yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran daerah agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Bupati Serang Usulan 3 Raperda Meliputi Raperda Pembinaan ASN, Raperda tentang APBD Dan Bangunan gedung (PBG)

"Kami akan terus mengawal pembahasan anggaran ke depan agar lebih fokus pada sektor-sektor strategis seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah," pungkasnya.