Data BPS: Rata-rata Lama Sekolah di Banten Meningkat, Program Sekolah Gratis Swasta Perluas Akses Pendidikan dan Dongkrak IPM

Gubernur Banten bersama ratusan pelajar Menengah Atas (Doc.Mamo Erfanto)

BANTEN – Kebijakan Program Sekolah Gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2025 mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor pendidikan. Hal itu terlihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS Provinsi Banten mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Banten pada tahun 2025 mencapai 9,56 tahun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 9,23 tahun. Kenaikan ini berjalan seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Banten yang naik dari 76,35 poin pada 2024 menjadi 77,25 poin pada 2025.

Peningkatan berbagai indikator pendidikan tersebut dinilai tidak terlepas dari implementasi Program Sekolah Gratis yang mulai menyasar sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) sejak tahun lalu.

Baca juga: Pemkab Serang Tegaskan Tidak ada Pungli Dalam Penerimaan Murid Baru TA 2026/2027 SDN dan SMPN

Pada tahun pertama pelaksanaannya, program tersebut menjangkau sekitar 801 sekolah swasta di seluruh Provinsi Banten dengan total penerima manfaat mencapai 60.705 siswa. Program ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini menjadi persoalan tahunan saat penerimaan peserta didik baru.

Memasuki tahun kedua, Pemerintah Provinsi Banten memperluas cakupan program. Jika sebelumnya hanya menyasar siswa kelas X, kini program tersebut juga diberikan kepada siswa kelas XI dengan jumlah kuota yang sama. Bahkan pada Tahun Ajaran 2026-2027, Pemprov Banten juga mulai menggratiskan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) untuk seluruh tingkatan kelas dengan target penerima manfaat mencapai 10.000 siswa.

Program yang digagas Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah itu dinilai berhasil membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.ilustrasi (Doc.Mamo Erfanto)

Selain memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak untuk tetap melanjutkan pendidikan menengah, kebijakan tersebut juga meningkatkan daya tarik sekolah swasta yang selama ini sering kalah bersaing dengan sekolah negeri.

Baca juga: Dicky Hilmawan Saputra Terpilih Aklamasi, Muscam Perdana Partai Golkar Cibodas Fokus Rangkul Milenial

Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi mengungkapkan bahwa Program Sekolah Gratis telah membawa perubahan signifikan terhadap jumlah peserta didik di sekolahnya. Sabtu, 13 Juni 2026.

"Sebelum adanya program itu, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, sekitar 60 siswa. Namun setelah Program Sekolah Gratis diberlakukan tahun lalu, jumlah siswa baru kelas X meningkat menjadi 90 orang. Saat ini total siswa kami mencapai 146 orang," ujar Buyung.

Menurutnya, peningkatan jumlah siswa tersebut sebagian besar berasal dari calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, khususnya SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat.

Ia menilai keberlanjutan program hingga kelas XI akan menjadi motivasi bagi sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme tenaga pendidik.

"Dengan adanya dukungan ini, kami optimistis kualitas sekolah swasta ke depan bisa semakin baik dan setara dengan sekolah negeri," katanya.

Manfaat program tersebut juga dirasakan langsung oleh para siswa. Zikri (17), salah satu penerima manfaat yang kini duduk di bangku kelas X, mengaku kebijakan tersebut sangat membantu keluarganya secara ekonomi.

Ia menceritakan bahwa kedua orang tuanya bekerja dengan penghasilan terbatas. Sang ibu berjualan ayam potong, sementara ayahnya bekerja sebagai satpam.

"Biaya sekolah itu pengeluaran rutin yang cukup besar setiap bulan. Orang tua saya sudah membiayai sekolah sejak saya SD. Dengan program ini, beban mereka jadi jauh lebih ringan," katanya.

Baca juga: Atlet Kabupaten Serang Dilepas Sekda Zaldi Target Raih Juara POPDA dan PEPARPEDA 2026

Menurut Zikri, ketika mengetahui adanya Program Sekolah Gratis, keluarganya langsung memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar biaya pendidikan tidak lagi menjadi beban yang berat.

"Senang rasanya. Orang tua juga tidak perlu terus memikirkan pembayaran sekolah setiap bulan," ujarnya.

Cerita serupa datang dari Kalita (17), siswi kelas X Jurusan Perkantoran di Yayasan Pendidikan (YP) SMKS 17 Kota Cilegon.

Kalita mengaku sempat kecewa karena tidak lolos masuk ke SMAN 1 Cilegon. Namun kekecewaan itu berubah menjadi rasa syukur setelah mengetahui dirinya tetap dapat mengenyam pendidikan melalui Program Sekolah Gratis di sekolah swasta.

"Awalnya saya berpikir kalau masuk sekolah swasta pasti harus membayar banyak biaya, termasuk SPP setiap bulan. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan tentu akan berat. Alhamdulillah ada Program Sekolah Gratis sehingga saya tetap bisa sekolah tanpa membebani orang tua," katanya.

Sementara itu, Syeril (16), siswa kelas X Jurusan Pemasaran, justru melihat program tersebut sebagai kesempatan bagi lulusan SMP untuk memiliki lebih banyak pilihan sekolah.

Menurutnya, keberadaan Program Sekolah Gratis membuat sekolah swasta memiliki posisi yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya.

"Kalau sama-sama gratis, kenapa harus terpaku ke sekolah negeri? Banyak juga lulusan sekolah swasta yang sukses. Yang penting kita serius belajar," ujarnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Program Sekolah Gratis tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa dan orang tua, tetapi juga membantu penguatan kelembagaan sekolah swasta.

Menurutnya, sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten kini memiliki kepastian pembiayaan. Bertambahnya jumlah peserta didik juga akan berdampak pada meningkatnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima.

"Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru," kata Andra.

Ia menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis merupakan bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam memberikan layanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Program Sekolah Gratis hadir untuk memastikan seluruh anak di Banten memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan," ujarnya.

Meski demikian, Andra menegaskan bahwa program tersebut tetap mengedepankan prinsip gotong royong. Bantuan pendidikan difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, sementara keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi tetap diharapkan berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya.

"Ini adalah bentuk gotong royong. Pemerintah hadir untuk membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak," katanya.

Andra meyakini peningkatan rata-rata lama sekolah yang terjadi di Banten akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan.

Menurutnya, investasi terbesar dalam pembangunan adalah pendidikan, karena melalui pendidikan akan lahir generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

"Peningkatan daya saing daerah hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena itu, penguatan sektor pendidikan akan terus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Banten," pungkasnya.(Adv)