Kritik Kebijakan Lewat Stand-Up Comedy, Mahasiswa UNIS Kecewa Pejabat Pemda Tangerang Kompak Tidak Hadir

Medium stand-up comedy Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang (Mus Mulyadi)

​BANTEN – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang memilih cara unik untuk mengkritik kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Banten dan Tangerang Raya. Melalui medium stand-up comedy, kaum Gen Z ini menyuarakan berbagai keresahan masyarakat.

​Namun, aksi kreatif yang dikemas dalam acara bertajuk "Tawa Dalam Doa" ini diwarnai kekecewaan. Pasalnya, para pejabat daerah dan pemangku kepentingan yang diundang justru kompak tidak hadir di lokasi acara.

​Acara yang digagas oleh gerakan mahasiswa bernama Badan Komunikasi Rakyat ini sejatinya merupakan bentuk ujian praktik lapangan untuk mata kuliah Manajemen Public Relations (PR) semester 4. 

Baca juga: Pelaku Pencabulan terhadap Tiga Anak di Pandeglang di Tangkap Polda Banten

​Dosen pengampu mata kuliah Manajemen PR UNIS, Miftahul Adib, sangat menyayangkan absennya para kepala daerah. Menurutnya, para pemangku kebijakan seharusnya menjadi pihak yang paling berkepentingan untuk mendengarkan langsung aspirasi anak muda.

​"Kami menyediakan wadah bersama dengan para komika, berusaha menghadirkan bahwa setiap tawa itu ada doa, setiap tawa itu ada kritik. Seharusnya mereka mampu mendengar, ini loh keresahan-keresahan publik yang berusaha disuarakan," ujar Miftahul Adib saat ditemui awak media di lokasi acara, Rabu, 8 Juli 2026.

​Adib menekankan bahwa penyampaian aspirasi lewat komedi tunggal ini dilakukan dalam koridor akademis yang beradab dan berbasis data, bukan sekadar cemoohan di media sosial. Ia juga menilai metode ini jauh lebih substantif dan efektif ketimbang melakukan aksi unjuk rasa di jalanan.

​"Kerangka akademis itu kalau dilokalisir dalam tema seperti stand-up comedy seperti ini cenderung lebih berisi, mohon maaf, ketimbang kita harus turun ke jalan," imbuhnya.

Baca juga: Tersangka Kasus Pencurian Meninggal di Rutan Polres Serang, Diduga Akibat Serangan Jantung

​Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Acara, Syahdan Maulana. Ia menyayangkan hilangnya kesempatan untuk berdiskusi dan mendengar tanggapan langsung dari pemerintah daerah.

​Kendati demikian, pihak panitia tidak hilang akal. Syahdan menegaskan bahwa materi kritik dari para komika akan tetap disebarluaskan agar sampai ke telinga para pengambil kebijakan.

​"Pasti merasa kecewa karena kita ingin mendengar langsung tanggapan dari mereka. Tapi untuk hal ini, kami tetap akan mempublikasikan hasil event kami ke media-media sosial kami, agar mereka yang tidak hadir tetap bisa melihatnya," kata Syahdan.

​Menurut Syahdan, penampilan dari para komika berjalan sangat efektif. Kritik yang dilemparkan tidak hanya bersifat menjatuhkan, melainkan berimbang dengan tetap mengapresiasi program pemerintah yang dinilai sudah berjalan baik.

​Meski sempat menghadapi berbagai kendala teknis dari tahap penyusunan panitia hingga gladi bersih, mahasiswa UNIS berkomitmen untuk terus melanjutkan gerakan ini pada semester-semester mendatang.

​Ke depan, Badan Komunikasi Rakyat yang diinisiasi oleh mahasiswa FISIP UNIS ini akan diproyeksikan menjadi gerakan sosial yang lebih massif. Mereka berencana merangkul lebih banyak komedian, seniman, dan elemen masyarakat lainnya.

Baca juga: Pantau Kebakaran TPA Jatiwaringin Kapolda Banten: 4 Titik Api Masih Dalam Proses Pendinginan Dan Penanganan Petugas

​"Kita akan membuat gerakan ke depan sebagai alat kontrol sosial kepada kebijakan-kebijakan, khususnya di Tangerang Raya dan Banten. Semoga aspirasi dan saran dari mahasiswa ini bisa didengar dan menjadi bahan perbaikan oleh pemerintah di luar sana," pungkas Syahdan.

Para Komika terkenal yang tampil seperti Mega Salsabila, Mal Jupri, Pedro, Kata Baba, Madun Oseng dan Lutfi Hadi Maulana bersama sejumlah komika dari kalangan mahasiswa UNIS cukup cerdas dan menghibur dalam menyampaikan materi stand up komedi yang berisi kritik terkait kebijakan pemerintah yang menjadi Keresahan ditengah masyarakat seperti pelayanan umum, pelayanan kesehatan,kondisi jalan, penerangan jalan umum dan permasalahan lainnya di seputar wilayah Pemerintahan Propinsi Banten khususnya di Tangerang Raya.